Rencana membangun PLTN jelang 2010

Jika tidak ada aral melintang, rencana pembangunan PLTN Jepara yang diperkirakan sudah bisa memproduksi listrik sekitar tahun 2016 mendatang, pembangunan fisiknya paling tidak harus sudah dimulai pada tahun 2010. Untuk memulai pembangunan inilah diperlukan sejumlah persyaratan yang tidak ringan.

Persyaratan itu bukan saja berlaku di negeri ini yang baru saja akan memiliki pembangkit listrik berteknologi tinggi, tetapi juga berlaku di semua negara. Karena kegagalan PLTN di suatu negara, masih dianggap kegagalan PLTN secara menyeluruh. Oleh karena itu faktor keamanan dan keselamatan sejak tahap perencanaan rancang bangun, konstruksi dan pengoperasian PLTN sampai tahap dekomisioning nantinya menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengawasan pada tahan-tahap tersebut pun bukan saja diawasi hanya oleh badan pengawas dalam negeri sendiri, tetapi juga diawasi oleh badan pengawas tenaga nuklir internasional. Dengan ketatnya persyaratan pengoperasian suatu PLTN, ini mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa masalah keamanan dan keselamatan pembangkit listrik berbahan bakar nuklir ini, sangat terjamin. Tidak ada alasan untuk khawatir secara berlebihan. Terlebih reaktor generasi terbaru yang kini digunakan oleh negara-negara maju, keamanannnya jauh lebih terjamin. Dalam mengantisipasi krisis energi, yang saat kini pun sudah dirasakan masyarakat, terutama kalangan industri dan transportasi, mau tidak mau negeri ini harus mengerahkan berbagai potensi yang ada, untuk memenuhi pasokan permintaan energi listrik yang terus meningkat. Selama ini untuk memasok kebutuhan tenaga listrik, kita lebih banyak menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas dan batubara, disamping pemanfaatan tenaga air, dan panas bumi. Mahalnya harga bahan bakar minyak yang terus cenderung naik, dan menipisnya cadangan sumber daya alam, tentu sangat mempengaruhi beban biaya produksi energi listrik, yang ujung-ujungnya akan dibebankan juga kepada masyarakat konsumen. Hal ini akan berdampak luas ke berbagai sektor, yang bisa mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu seperti juga di negara-negara maju, diperlukan pemanfaatan bahan bakar nuklir untuk melengkapi pembangkit-pembangkit listrik yang sudah eksis. Dengan PLTN, pasokan listrik akan aman, karena ketersediaan bahan bakarnya sangat cukup untuk jangka waktu yang panjang. Begitu pun pemakaian bahan bakar yang satu ini bisa lebih irit dan tidak menimbulkan polusi lingkungan. Harganya pun tidak akan seperti minyak bumi yang terus berfluktuasi dan cenderung naik terus, sehingga harga dasar listrik akan lebih stabil. Bahkan, seperti yang sudah terbukti selama ini, kenaikan harga bahan bakar uranium yang cukup tinggi tidak mempengaruhi tarip dasar listrik (TDL), karena porsi bahan bakar nuklir jauh lebih kecil dampaknya pada harga listrik yang dihasilkan.

Memang membangun pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar uranium ini tidak sama dengan pembangunan pembangkit listrik lainnya. Ada sejumlah persyaratan yang harus sudah dipenuhi jauh sebelum pembangkit listrik tersebut dibangun. Seperti umpamanya studi kelayakan keadaan daerah yang akan menjadi tempat PLTN itu didirikan. Bagaimana faktor lingkungannya, faktor alam, masalah regulasinya sudah disiapkan atau belum dlsb.

Bagaimana sosialisasinya sudah sampai atau belum kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah sekitar tempat yang direncanakan akan dibangun PLTN tersebut, agar mereka mengerti dan merasa aman, tidak ada suatu kekhawatiran dlsb. Lalu siapa nanti yang akan membangun proyek berteknologi canggih ini. Selain itu karena pembangunan PLTN juga sangat kental nuansa politiknya, baik secara nasional mau pun internasional, maka sebelum pemerintah memutuskan untuk membangunnya, konsultasi dengan wakil-wakil rakyat di lembaga dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah sangat diperlukan, disamping pemenuhan berbagai syarat dari Badan Tenaga Nuklir Internasional, IAEA.

Berangkat dari hal tersebut di atas, lalu bagaimana kesiapan instansi terkait dengan pembangunan PLTN Jepara jelang 2010. Apakah sudah selesai? Atau masih belum apa-apa? Tentu saja kita berharap, segala persiapan menuju ke arah itu sudah dipersiapkan sebaik-baiknya, karena kalau tidak? Akan tertunda dan tertunda terus, sementara kebutuhan tenaga listrik semakin hari akan semakin besar. Instansi yang terkait langsung dalam masalah pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), yang sekaligus juga pemrakarsa pra projek PLTN.

Badan yang identik dengan radiasi ini atas nama pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, sudah lama mengadakan study kelayakan pembangunan PLTN di Indonesia, serta berbagai aktivitas pra proyek yang diperlukan. Untuk mengetahui bagaimana persiapan menuju terwujudnya pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini, berikut keterangan Kepala BATAN, Prof. Dr. Soedyartomo Soentono, M.Sc. Ph.D, disamping juga salah seorang anggota Komisi VII, DPRI RI, Ali Mubarok, serta Menteri Negara Ristek, Dr. Kusmayanto Kadiman, dan Bupati Jepara, yang disampaikan kepada Media Kita dalam suatu kesempatan khusus.

Kepala BATAN , Prof. Dr. Soedyartomo Soentono, M.Sc. Ph.D.

KALAU WIN-WIN, SAMA-SAMA SENENG, ITU NAMANYA SILATURAHMI

Untuk mengintroduksikan suatu pembangkit listrik tenaga nuklir, dimana pun tidak hanya di Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pembangunan itu dilaksanakan. Pertama legal aspec, karena PLTN itu suatu program besar yang tidak saja dipandang dari sudut ekonomi, teknologi, tapi juga masalah sosial politik, masalah keberlanjutannya. Karena PLTN mempunyai kondisi sedikit berbeda dengan pembangunan pusat listrik (PLT) yang lain, seperti dari segi masa persiapan pembangunan dan masa hidupnya saja dia paling tidak 40 tahun dan bisa diperpanjang sampai enam puluh tahun, berarti duakali lipat lebih panjang dari pembangkit listrik lainnya, serta investasi awal yang cukup besar.

Oleh sebab itu harus ada aspek legal yang memberikan jaminan bahwa program yang jangka panjang ini ada komitmennya oleh semua pemangku kepentingan (stickholder). Tidak saja pemerintah, tetapi DPR, kalangan industri, rakyat umumnya, dsb. Di samping itu dampaknya secara politis, karena PLTN sebagai suatu teknologi yang maju dan menghasilkan energi baru itu dampak-dampak sosio politiknya besar, walau pun PLT yang lainnya juga ada dampak seperti itu, tapi ini lebih besar karena ada ciri khusus di situ. Nuklir itu kan gunanya ada dua, yaitu tujuan damai atau non damai, walau pun yang lainnya juga gunanya bisa lebih dari dua. Kalau kita lihat di Indonesia perjuangan kita sangat panjang menuju itu. Setelah pemerintah melakukan feasibility study, pada tahun 1991-1996, kita dihadapkan pada krisis ekonomi dimana itu perlu direvisi dsb. Akhirnya Presiden memerintahkan merevisi pada tahun 2000, yang kita laksanakan tahun 2001-2002 selesai, dengan bantuan IAEA dan tim nasional, kemudian disampaikan kepada presiden pada bulan Agustus 2003, dan pada tahun 2004 muncul berbagai perangkat legal yang ada, misalnya bagaimana sih kebijakan energi nasional, bagaimana sih pengelolaan energi nasional, bagaimana sih peraturan perundang-undangan yang harus ada dengan masuknya nuklir sebagai bagian dari sistem bauran energi nasional, dan kita lihat sekarang sudah muncul Perpres no. 5 tahun 2006. Ini sangat penting untuk langkah tindak lanjut sehingga berbagai pihak pemangku kepentingan menjadi yakin bahwa ini benar ada rencana untuk ke sana (pembangunan PLTN red.). Tapi legal aspec itu tentu memerlukan lebih dari itu, peraturan perundangan nanti tidak saja kebijakan energi nasional yang ada undang-undang energinya, yang mencakup jangka panjang, karena di sistem demokrasi, pemerintah, kabinet, DPR itu bisa berubah-ubah.

Ketiga, ada public support (dukungan masyarakat red.). Masyarakat itu mendukung, karena pada dasarnya sesuatu ini adalah untuk masyarakat bukan untuk siapa-siapa, dan masyarakat memerlukan kesejahteraan. Nah kesejahteraan itu ditingkatkan lewat industri, untuk mencapai ekonomi yang lebih tinggi, dan itu memerlukan energi, dan PLTN harus merupakan komponen yang mensuplai energi itu. Public support ini ada gantungannya lagi yang keempat, adanya political stability. Dulu orang mengira kalau sudah ada keamanan dan kesejahteraan itu akan stabil dan dinamis, tapi ternyata tidak berkelanjutan, sebab harus ada langkah-langkah membuat itu berkelanjutan. Saya kira kita harus mengubah pandangan bahwa secure dan prosper itu belum cukup untuk menjamin kesetabilan yang dinamis. Ini kita lihat banyak contoh gejolak, dulu yang pembangunan tujuannya baik, hasilnya baik, dan sudah dimanfaatkan, tapi kemudian timbul perasaan tidak adil, timbul sikap-sikap yang anti. Itu bisa macam-macam, seperti bisa komunikasi yang tidak benar, bisa salah urus, bisa juga karena idiologi.

Jadi ada empat, itu merupakan syarat, nah ini harus kita siapkan sungguh-sungguh, bahwa nanti PLTN harus beroperasi 2016, itu harus ada keberlanjutannya. Pembangunan memerlukan negoisasi dari vendor (penjual), bahwa sebelum itu dilakukan syarat-syarat yang empat tadi harus seberapa jauh dipenuhi, mengenai izin tapak, izin konstruksi, izin operasi, dan izin dekomisioning nantinya serta negoisasi hubungan internasional. Itu sangat penting sebab nuklir ini sedikit berbeda dengan teknologi lain, karena punya dua kegunaan tadi, bisa untuk kesejahteraan, atau pemusnah masal. Sering orang berpendapat pemusnah masal itu juga untuk kesejahteraan, tapi itu kesejahteraan yang sempit untuk dirinya sendiri, sebab dia berpikir sebagai deterrent factor. Itu artinya apa? Sejak awal dia sudah bersiap-siap win-lose (menang-kalah). Indonesia tidak menganut seperti itu, tidak menganut win-lose, untuk penyelesaian suatu masalah harus win-win (kemenangan bersama). Karena win-lose itu akhirnya lose-lose (semua kalah), tidak ada yang win(menang), kalau win-win, sama-sama seneng itu namanya silaturahmi. Nah itu hanya mungkin bila kita mempunyai “bargaining power” dan bisa menunjukkan ada kesetaraan kepentingan, dan itu akan bermanfaat kalau kita sama-sama mau dan sama-sama mampu memberi dan menerima untuk secara tulus ikhlas melakukan kerjasama. Itulah yang dilakukan BATAN dalam rangka pra project, dalam projek itu karena mandat Batan seperti bunyi Kepres no. 103 tahun 2001, melakukan kebijakan nasional dalam iptek nuklir, meliputi pengembangan, penelitian dan pemanfaatan. Tetapi Batan bukan yang membangun, bukan yang punya, dan bukan yang mengoperasikan sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 1997.

Tapi kalau tidak dimulai, tidak ada yang memulai, dan itu merupakan mandat Batan, maka Batan melakukan itu. Sehingga semua potensi nasional mengerucut dan berbentuk, maka kita harus berpikir supaya bisa dilakukan, itu memerlukan Batan untuk berperan serta dalam projeck management organization dan juga operating organization, karena nanti harus ada yang membangun, ada yang mengoperasikan, ada yang merawat, ada yang mensuport teknologi terus menerus dsb. Nah Batan dengan mandatnya seperti itu harus dilakukan, tapi dia tidak boleh melebihi mandat. Oleh sebab itu sekarang Batan, bersama-sama dengan Departeman Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan draf yang disebut untuk implementing agency atau badan hukum yang akan melakukan itu. Itu yang disebut team persiapan pembangunan PLTN. Ini tujuan pertamanya melahirkan owner (pemilik), melahirkan siapa sih yang akan punya PLTN ini nanti. Kalau yang punya sudah ada, maka pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan itu kemudian menjadi saham pemerintah dalam kepemilikan PLTN. Kita harus mempersiapkan dengan hati-hati agar tidak timbul protes macam-macam, bicara setelah kejadian. Kita harus sejak jauh-jauh sebelumnya melihat kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat timbul itu, dan tentu saja setiap tahapannya harus lebih baik dari yang sebelumnya, termasuk kita mewarisi apa pun yang baik yang sudah diberikan oleh pendahulu kita lalu kita transfer kepada generasi penerus dengan keadaan yang lebih baik. Sebab kalau tidak kita nanti jadi orang yang menghabiskan warisan tapi tidak bisa mewarisi apa-apa. Kalau seperti itu tidak dapat berkelanjutan. Bila ini terjadi akibatnya orang menjadi sakit, semakin miskin. Miskin tidak hanya harta tapi juga budi pekerti, itu lebih berbahaya, karena akan timbul miopi, hanya bisa melihat hari ini paling jauh besok, dan sektoral, kepentingannya sendiri.

Disadur dari: Media Kita (BATAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.